Tuesday, January 14, 2003

Perang Teluk II: Apa Dampaknya Bagi Ekonomi Indonesia?

Gejala dan perkembangan geopolitik akhir-akhir ini menunjukkan bahwa perang teluk dapat sewaktu-waktu terjadi. Bagaimana dampak perang tersebut terhadap ekonomi Indonesia?

Dalam jangka pendek (kurang dari 1 tahun), perang Irak memang berdampak negatif terhadap konsumen dan perusahaan dalam hal naiknya biaya operasional. Namun kenaikan ini tidak akan besar, disebabkan pemerintah sudah mem-peg maksimum kenaikan BBM di tahun 2003 sebesar rata-rata 10.3% dari harga BBM saat ini (jika harga minyak MOPS lebih tinggi dari patokan ini, pemerintah terpaksa harus mengubah asumsi angka subsidi BBM dalam APBN).

Jadi secara netto, posisi Indonesia sebagai net-eksportir minyak dapat memberikan windfall profit bagi perekonomian. Simulasi yang saya lakukan menunjukkan bahwa kenaikan harga minyak sebesar US$8 (sesuai dengan referensi kenaikan harga minyak rata-rata selama perang teluk 1991) akan memberikan tambahan pertumbuhan bagi GDP sebesar 1.0% dari base line.

Akibat perang teluk, rupiah dalam jangka pendek diperkirakan akan melemah. Perlemahan ini disebabkan oleh posisi rupiah sebagai soft currency. Artinya faktor sentimen domestik akibat menegangnya situasi di Timur tengah akan lebih bermain dalam mempengaruhi pergerakan rupiah dibandingkan faktor fundamental.

Sentimen negatif ini timbul akibat kemungkinan maraknya protes anti-Amerika yang dikuatirkan dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan (mirip dengan yang terjadi selama perang di Afganistan di tahun 2001). Hal ini dapat terjadi walaupun sebenarnya secara fundamental rupiah seharusnya menguat, akibat melemahnya sentimen terhadap US$ ($ bears) dan tambahan aliran modal masuk dari rejeki minyak.

Sementara itu, tingkat suku bunga kemungkinan akan kembali turun. Dari sisi eksternal, Perang akan memicu FED untuk kembali menurunkan suku bunganya ke kisaran 0.5%-1.0%. Kebijakan FED tersebut akan memperbesar spread antara suku bunga FED dan SBI yang tentunya akan membuka ruang bagi turunnya suku bunga patokan SBI. Namun ruang untuk penurunan ini juga tentunya dibatasi oleh faktor tekanan domestik yaitu tekanan inflasi.

Faktor internal, yaitu tekanan inflasi akibat kenaikan harga minyak diperkirakan akan cukup signifikan, mengingat karakteristik inflasi Indonesia yang lebih bersifat cost push daripada demand pull. Apalagi setelah pemerintah di awal 2003 ini menaikkan tarif telepon, BBM dan TDL naik secara serempak, masing-masing sebesar 15%, 19.9% dan 6%.

Namun, learning process yang berlangsung selama 2000, 2001 dan 2002 menunjukkan semakin kecilnya dampak inflatoir kenaikan BBM terhadap inflasi. Pelajaran yang didapat pemerintah tahun 2000 adalah kenyataan bahwa penundaan dan keraguan menaikkan BBM di bulan April 2000 telah menyebabkan lonjakan inflasi sebesar 1.9% pada April-May 2000. Sehingga ketika kenaikan BBM benar-benar dilakukan juga pada Oktober 2000 (sebesar rata-rata 12%), tekanan inflasi kembali terjadi (dampak inflasi pada Oktober-November sebesar 2.5%).

Jadi keraguan tersebut telah menyebabkan efek psikologis yang besar pada inflasi tahun 2000. Pada tahun 2001, pemerintah kembali menaikkan BBM rata-rata sebesar 30% pada bulan Juni dan dampaknya pada inflasi pada bulan Juni-Juli sebesar 3.8%. Namun akibat pemerintah menaikkan harga BBM, tarif telepon dan listrik dalam waktu yang berbeda-beda di tahun itu, dampaknya terhadap inflasi cukup besar di tahun 2001 yaitu sebesar 12.5%. Selain itu, pengaruh melemahnya rupiah akibat ketidakstabilan politik juga memberikan andil bagi tingginya inflasi di tahun 2001.

Untuk tahun 2002, pemerintah setengah mengambangkan harga BBM dan menaikkan secara bertahap tarif listrik (6% setiap kuartal). Di bulan Januari 2002, serempak pemerintah menaikkan tarif telepon, BBM dan TDL, masing-masing sebesr 15%, 22% dan 6% dan dampak pada inflasi pada bulan Januari-Februari 2002 sebesar 3.5%.

Dengan makin terbiasanya masyarakat akan fluktuasi harga BBM, terkontrolnya harga beras akibat kucuran impor dan makin baiknya BI dalam melakukan manajemen uang beredar, tercatat inflasi tahunan hanya sebesar 10.0% pada tahun 2002. Dan bukan tidak mungkin inflasi tahun 2003, walau terjadi perang akan berkisar pada angka tahun 2002 (forecast baseline DRI untuk inflasi tahun 2003 sebesar 9.4%).

Dengan memperhitungkan faktor eksternal dan internal tersebut angka SBI bisa saja turun kembali di bawah 12.3% (baseline forecast DRI di 2003), sehingga mendorong bank-bank untuk mencari alternatif dalam pengalokasian dananya. Jika faktor melemahnya rupiah dan penurunan suku bunga di atas dimasukkan dalam perhitungan, tambahan pertumbuhan GDP akan lebih besar lagi. Menurut perhitungan simulasi DRI, jika rupiah hanya melemah rata-rata Rp. 500 dan suku bunga SBI sebesar 12.0%, tambahan pertumbuhan GDP dapat mencapai 1.3%.

Akibat makin mature-nya pasar terhadap shock yang terjadi, Rupiah diasumsikan hanya melemah untuk sementara dengan magnitude kurang dari Rp. 500. Faktor sentimen terhadap peristiwa fenomenal akhir-akhir ini cenderung berdampak sementara dengan magnitude yang makin kecil terhadap rupiah. Sebagai catatan, rupiah hanya melemah sekitar Rp 900 akibat tragedi 11 September/perang Afganistan dan menguat kembali setelah kurun waktu 2 bulan.

Sedangkan akibat tragedi Bali rupiah hanya melemah Rp 350 diikuti oleh penguatan kembali dalam waktu kurang dari satu bulan. Sehingga jika diasumsikan skenario optimis yang terjadi, pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 4.2% bukan hal yang tidak mungkin (base-line forecast DRI untuk pertumbuhan GDP sebesar 3.7%). Angka ini sudah memperhitungkan dampak stimulus dari sisi pengeluaran pembangunan sebesar Rp 10.5 triliun (stimulus itu sendiri akan berdampak pada kenaikan GDP sebesar 0.9%).

Dampak jangka panjang (lebih dari satu tahun), rupiah diperkirakan akan kembali menguat ke posisi fair value-nya (pengaruh fundamental sudah lebih bermain dibandingkan pengaruh sentimen). Sehingga secara rata-rata tahunan pengaruh perang Irak terhadap rupiah menjadi tidak signifikan. Selain itu, akibat turunnya permintaan dari negara-negara mitra dagang Indonesia yang sebagian besar perekonomiannya sangat bergantung pada pergerakan harga minyak, pertumbuhan Indonesia akan sedikit melambat akibat melemahnya ekspor. Perlambatan pertumbuhan dunia akan mempengaruhi Indonesia  walau tidak separah negara-negara Asia yang lain (menurut perhitungan DRI, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengerut sekitar 0.1% dari baseline).

Dalam jangka waktu yang lebih panjang, (bergantung dari lamanya perang dan waktu yang diperlukan untuk membangun infrastruktur industri perminyakan di Irak), harga minyak diperkirakan akan turun kembali akibat membanjirnya suplai minyak Irak di pasar dunia. Hal ini akan mengakibatkan turunnya penerimaan minyak Indonesia yang tentunya dapat membuat ekonomi Indonesia mengerut jika ketergantungan terhadap minyak masih berlanjut.

Apakah sejarah akan berulang?
Kondisi ekonomi tahun 1991

Dengan mengambil referensi perang teluk pertama (perang berlangsung sangat cepat: 16 Januari 1991-27 Februari 1991), skenario percepatan pertumbuhan di atas bukan hal yang tidak mungkin. Secara struktural, memang ekonomi Indonesia saat ini berbeda dengan tahun 1991. Contohnya, sistem kurs yang berlaku saat itu adalah sistem mengambang terkendali. Pada tahun 1991, ketergantungan ekonomi Indonesia akan migas juga lebih tinggi dari pada saat ini.

Tahun 1991, ekspor migas menyumbang 37.4% dari total ekspor sedangkan saat ini hanya 22.6% dari total ekspor yang berasal dari sektor migas. Dari sisi impor, peran migas juga bertambah. Dari hanya 8.8% di tahun 1991 menjadi 17.6% saat ini. Namun demikian, kajian tentang apa yang terjadi pada masa itu, paling tidak dapat memberikan gambaran tentang bagaimana variabel-variabel ekonomi bergerak pada waktu perang teluk itu terjadi.

Pertumbuhan ekonomi dunia yang dimotori Amerika, Jepang dan Eropa pada masa itu memang sedang mengalami perlambatan dan mencapai puncaknya saat perang teluk terjadi. Pertumbuhan ekonomi Amerika, Jepang, Jerman dan Inggris hanya mencapai masing-masing .-0.5%, 3.1%, 5.1% dan –1.4% di tahun 1991, turun dari 1.8%, 5.5%, 5.7% dan 0.8% di tahun sebelumnya.

Indonesia bersama dengan negara-negara OPEC lainya tidak terpengaruh perekonomiannya oleh perang teluk. Semua negara OPEC melompat pertumbuhannya pada waktu itu, kecuali Irak, Kuwait dan Aljazair yang masing-masing mengalami pertumbuhan negatif sebesar 58.8%, 50.6% dan 2.2%.

Walau dari sisi moneter, Indonesia sedang mengalami kontraksi akibat kebijakan gebrakan Sumarlin II (BUMN dan Bank Negara diperintahkan untuk membeli SBI untuk menghindari spekulasi terhadap rupiah), pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1991 tidak terlalu jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Indonesia, yang saat itu sedang bersiap menghadapi Pemilu 1992, perekonomiannya tumbuh sebesar 7.0% dari 7.1% pada tahun sebelumnya. 

Secara sektoral, semua sektor mengalami pertumbuhan di tahun 1991. Namun sektor pertambangan dan penggalian serta jasa mengalami percepatan pertumbuhan tertinggi saat itu. Sektor pertambangan dan penggalian serta sektor jasa tumbuh masing-masing tumbuh sebesar 5.3% dan 9.3% (bandingkan dengan pertumbuhan tahun 1990, dimana kedua sektor itu hanya tumbuh 5.0%).

Dari sisi pengeluaran, hasil rejeki minyak saat itu disterilisir melalui impor bahan baku dan penolong serta akumulasi aktiva di bank-bank negara (merupakan suatu kebijakan yang ideal, jika pada masa itu pemerintah membelanjakan sebagian dananya untuk proyek infrastruktur yang dapat memberikan basis ekonomi dalam jangka panjang). Selain itu, pertumbuhan investasi dan konsumsi keduanya turun. Investasi yang diukur dengan PMDTB turun dari 8.8% menjadi 7.4% di tahun 1991.

Sedangkan sektor konsumsi agak sedikit tertolong oleh pertumbuhan konsumsi pemerintah dari 3.2% menjadi 7.1% (percepatan pertumbuhan konsumsi pemerintah biasa terjadi menjelang pemilu. Akibatnya secara keseluruhan, pertumbuhan konsumsi Indonesia tahun 1991 turun menjadi 7.4% dari 8.8% di tahun sebelumnya.

Memang menarik sekali untuk melihat angka-angka dan fakta-fakta di atas. Namun yang patut diingat seperti lazimnya nasihat investasi: - betapapun miripnya gejala yang terjadi di masa lalu dengan saat ini, hal itu tidak memberikan jaminan bahwa skenario yang sama akan terjadi lagi di masa kini -. 

Selain itu, semua skenario di atas diasumsikan terjadi jika perang berlangsung singkat dan tren atau gejala-gejala yang terjadi akhir-akhir ini tidak berubah. Jika modal dasar yaitu faktor keamanan, berkurangnya gejala separatisme dan stabilitas politik tiba-tiba berubah drastis tentunya hasil dari skenario di atas akan lain lagi ceritanya.

Adapun skenario terbaik dan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat terjadi jika pemerintah dapat secara bertahap memperbaiki masalah-masalah kronis yang menaikkan premi risiko Indonesia (antara lain seperti masalah korupsi, kepastian hukum, desentralisasi yang kebablasan, perburuhan dan perpajakan).

David E. Sumual

Economist - Danareksa Research Institute

No comments:

Post a Comment